Inilah Bocoran Materi Ahok di Debat Terbuka Pilkada Jakarta

Infomenia.net - Calon Gubernur Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap menghadapi debat kandidat pasangan calon Gubenur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Debat kandidat rencananya mulai dilakukan bulan depan.

Sebagai calon petahana di Pilkada Jakarta 2017, Ahok akan lebih banyak bicara menganai program-program yang sudah diterapkan selama dia dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat menjadi pemimpin di Jakarta.

"Ya kalau kita debat kita sampaikan program saja," ujar Ahok saat blusukan di Jalan Pulo Mas Barat VI, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

Mantan Bupati Belitung Timur ini memprediksi dua lawannya di pesta demokrasi tahun depan, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno hanya berbicara program yang baru akan dikerjakan saat debat kandidat.

"Kalau yang lain kan (bicara) saya akan, saya akan. Kalau saya kan saya sudah saya sudah," kata Ahok.

Saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta tengah mempersiapkan acara debat kandidat pasangan calon.

Debat rencanannya akan dilangsungkan sebanyak tiga kali, yakni awal Desember, awal Januari, dan awal Februari. Jika Pilkada berlangsung dua putaran, debat akan ditambah satu kali pada April 2017

Read more

Setelah Menantu Hamzah Haz, Kini Kerabat Sandiaga Uno Nyatakan Dukungan pada Ahok Lantaran.......

Infomenia.net - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama terus mendapatkan dukungan. Ratusan warga yang hadir di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat secara bergantian menyampaikan dukungan di hadapan Ahok.

Salah satu dukungan datang dari Ratna Wulan Uno yang mengaku masih punya hubungan keluarga dengan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Salahuddin Uno. Dia mengatakan, ibu kota saat ini butuh pemimpin seperti Basuki atau akrab disapa Ahok itu.

"Semangat bapak, semoga selalu sabar. Jakarta butuh sepuluh Ahok," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Dia menilai, Ahok memiliki kejujuran dalam memimpin dan memberantas praktik korupsi di Jakarta. Hasilnya tindakannya itu membuat gubernur petahana itu mempunyai banyak musuh.

"Hanya ada satu kesalahan Pak Ahok, yaitu dia tidak mau kerjasama dengan para koruptor," tambahnya.

Terkait dengan kasus penistaan agama yang tengah menjerat Ahok, Ratna menyatakan akan tetap mendukung.

"Jika sesuatu terburuk pun terjadi pada Bapak, kami akan tetap mendukung. Bapak masih terhormat karena tidak terlibat kasus korupsi," tutupnya.merdeka.com

Read more

Woow Keren......Yuuk Intip Video Kemajuan Kalijodo Buah Karya Ahok

Infomenia.net -Deru mesin alat berat terdengar jelas dari kejauhan. Alat berat itu tengah merapikan tanah merah di sisi jalan inspeksi Kalijodo.

Pelan tetapi pasti, keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang saat ini sedang cuti untuk kampanye, mewujudkan mimpi atlet skateboard dan BMX di Kalijodo mulai terwujud.

Di bagian tengah, para pekerja tampak berkutat dengan pekerjaannya masing-masing, mulai dari skate and BMX park, gedung serbaguna, monumen, hingga lainnya.


Sejak digusur pada Februari 2016 lalu, Kalijodo kini berubah drastis. Ada dua pembangunan, yaitu Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Jakarta Barat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo di Jakarta Utara.

Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah RPTRA Kalijodo. Pada sisi itu, pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal. Untuk gedung, kini tengah dalam pembenahan di sisi dalam.



Sementara itu, lapangan futsal sudah rampung. Lapangan itu memakai rumput khusus. Di kedua sisinya juga sudah ditaruh gawang futsal.

Selain itu, taman, tangga, serta tempat duduk juga sudah rampung dikerjakan. Di antara RPTRA dan RTH dibangun jembatan penyeberangan setinggi lima meter. Jembatan itu juga untuk memudahkan keluar masuk kendaraan dari rumah pompa Kalijodo.

Memasuki RTH, dibangun juga bangunan serbaguna. Di dalam bangunan tersebut dibangun mushala, toilet, dan tempat untuk usaha mikro. Di depan bangunan itu terhampar skate and BMX park.

Pembangunan fasilitas olahraga ekstrem itu kini pada tahap penghalusan. Hampir di setiap sisi rintangan sudah berbentuk. Setelah itu di belakangnya kini sudah di bangun taman. Taman itu ditanam pohon dan diberikan jalan lebih kurang selebar empat meter. Selain itu, sudah dibangun tujuh kios hingga ke sisi utara RTH Kalijodo.

"Nanti di tiap kios juga akan ada outdoor fitness," kata kontraktor pembangunan Kalijodo yang tak mau disebutkan namanya tersebut di Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).


Dia mengatakan, pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo kini dikebut. Sebab, pembangunan sudah mendekati waktu target akhir pada akhir Desember 2016.
Salah satu pembangunan yang dikebut yaitu di sisi RTH. Sementara di sisi RPTRA, kata dia, sudah hampir rampung dan siap untuk diresmikan pada akhir tahun 2016 ini. 

Dengan begitu, keinginan Ahok menjadikan Kalijodo sebagai pusat perayaan malam tahun baru 2017 di Jakarta bisa terwujud. Semoga....kompas.com

Read more

Ini Bukti Program Agus Yudhoyono "Pelihara" Gelandangan dan Pengemis di DKI Jakarta

Infomenia.net -Calon gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono punya program unggulan berupa bantuan tunai untuk masyarakat Jakarta. Dia juga merencanakan bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langung Sementara (BLS) yang bisa diberikan untuk gelandangan dan pengemis (gepeng).

"Makanya dengan bantuan itu kita berharap bahwa kita dapat mengangkat mereka (gepeng) agar mampu bersaing," kata Agus menjawab pertanyaan wartawan di Restoran Batik Kuring, Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016). 

Putra Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin BLS sebagai alat bantu para kaum miskin untuk memberdayakan diri. Selain BLS, mereka juga akan dapat pelatihan-pelatihan kerja. 

"Ya melalui pelatihan-pelatihan kerja, kita akan mencari solusi terbaik untuk mereka (gepeng)," kata Agus.


BLS akan sebesar Rp 5 juta per tahun untuk tiap keluarga. Anggarannya sekitar Rp 650 juta per tahun, akan diambil dari duit APBD DKI bila Agus menjadi gubernur Jakarta. 

"Kita telah menghitung jumlah warga yang kurang mampu, juga lansia dan balita yang membutuhkan perhatian. Saya tetap memiliki harapan positif bahwa masyarakat ingin keluar dari belenggu kemiskinan. Bantuan ini sifatnya hanya sementara, sehingga masyarakat mampu berdiri tegak untuk kemudian mampu bekerja. Secara jangka panjang, kita juga akan membekali mereka dengan pelatihan agar mampu bersaing di kemudian hari," tutur Agus.detik.com

Read more

Ahok Kritik Keras Agus Yudhoyono Soal Bantuan Langsugn Tunai (BLT) di Depan Warga Pulomas Jakarta Timur, Dengan Bilang Begini

Infomenia.net - Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan dirinya bersama Djarot Saiful Hidayat tidak akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ahok menganggap program itu tidak sesuai dengan nilai dalam Pancasila yang menyebut keadilan sosial.

"Dari dulu saya sudah bilang, saya tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai. Karena sila ke lima kita keadilan sosial, bukan bantuan sosial," ujar Ahok disela blusukan di wilayah Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

Ahok menjelaskan, jika program BLT diterapkan maka akan rawan terjadinya korupsi sebab transaksi tidak dapat ditelusuri. Lain halnya jika transaksi bantuan lewat sistem elektronik seperti program yang telah berjalan di Pemprov DKI yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kan bisa saja uang warga ditilep kalau kita pakai BLT. Malah warga miskin enggak dapat lagi. Kalau keadilan sosial, orang yang demo saja boleh terima KJP saya. Kalau bantuan kan enggak, siapa yang saya suka saja yang bisa terima," jelas Ahok.

Cagub petahana itu mengaku tidak khawatir jika ketegasannya soal BLT bukanlah hal yang populis di mata warga DKI."Mau pilih saya atau tidak tetap saja dapat bantuan kalau masuk ke rumah sakit toh? Itu keadilan sosial," ungkapnya.detik.com

Read more

Lawan Perusuh dan Demo Makar, Inilah Jumlah Banser dan Ansor Yang Akan dikirim Ke Jakarta 2 Desember

Infomenia.net - Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang akan mengirimkan 5.000 anggotanya saat demo besar 2 Desember.

Namun, ribuan umat Islam itu tidak akan ikut unjukrasa, melainkan turut mengamankan Jakarta.

Komandan Banser NU Kabupaten Malang, Ali Murtadlo, mengatakan, pihaknya membuka posko pendaftaran di Sekretariat PC GP Ansor, Jalan Raya Pakisaji Kecamatan Pakisaji.

Ditargetkan akan ada 5.000 orang yang akan dikirim ke Jakarta.

“Gabungan antara Ansor dan Banser. Dari seluruh Jawa Timur ditargetkan ada 50.000 yang berangkat ke Jakarta,“ ungkap Gus Tadlo, panggilan akrabnya, Selasa (22/11/2016).

Rencananya ada sekitar 300.000 massa Banser dan Ansor dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Lampung.

Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik di ibu kota. Namun Gus Tadlo mengatakan, titik kumpul dirahasiakan.

Di Jakarta personil gabungan ini akan mengadakan apel kebangsaan.

“Tujuannya untuk menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kalau ada gerakan makar pada demo 2 Desember besok, kami siap berhadap-hadapan dengan mereka,” tegas Gus Tadlo.

Salah satu titik yang akan menjadi perhatian adalah Gedung DPR RI.

Sebelumnya Kapolri menyebut gedung ini akan dikuasai massa.

Jika ada massa yang berusaha melakukan hal tersebut, Banser dan Ansor akan bergerak melakukan perlawanan.

Saat ini sudah ada sekitar 10 bus yang tersedia. Ansor dan Banser terus menggalang dana untuk memberangkatkan seluruh personil yang terdaftar.

“Siapa saja yang peduli dengan NKRI boleh mendaftar,” tandasnya.surya.co.id

Read more

Anak SMA Skak Mat Sandiaga Uno Terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) Bisa ditarik Tunai

Infomenia.net -Seorang siswa SMA bertanya ke calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno saat kampanye di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Siswa itu khawatir soal bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dapat ditarik tunai.

Ini ditanyakan seorang siswa yang masih menggunakan seragam SMA saat Sandiaga kampanye di Jalan Ampera Besar, RT 03 RW 09 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (22/11/2016).

"Pak, tadi kan bapak bilang kalau KJP plus itu bisa juga ditarik tunai. Bapak enggak takut kalau itu disalahgunakan, misalnya dipakai beli motor gitu atau yang lainnya," tanya seorang siswa bernama Luis Josef.

Kepada Josef, Sandiaga menjelaskan akan memiliki sistem yang dapat mengontrol penggunaan KJP plus yang dapat ditarik tunai. Dia kemudian menjelaskan maksud dari KJP dapat ditarik tunai.

"Kenapa KJP ini dapat ditarik tunai, karena kami melihat kebutuhan warga untuk tunai itu untuk seperti transportasi (ke sekolah), beli buku pelajaran, serta kebutuhan pendidikan lainnya. Itu juga bisa ditarik untuk misalnya pendaftaran ulang," jelas Sandiaga ke Josef.

Sistem pengawasan dari KJP tarik tunai yang dimaksud adalah sistem pengawasan berbasis elektronik dan digital. Pengawasan juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak perbankan.

"Kita akan memantau mas Luis Josef, jangan khawatir. Kalau dipantau, yang menyalahgunakan akan langsung diberhentikan," kata Sandiaga lagi ke Josef.

Namun Sandiaga merasa perlu pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan KJP yang dapat ditarik tunai. Dia pun meminta untuk tidak lebih dulu memiliki pandangan yang buruk soal KJP yang dapat ditarik tunai.

"Kita enggak boleh punya pikiran buruk dulu. Tapi kalau ada kemampuan kita untuk membangun sistem, saya pengalaman dalam pengawasan sistem keuangan, dan itu bisa kita lakukan," jelasnya ke wartawan.

Read more

Program Pendidikan Ahok - Djarot Untuk Kaum Santri dan Warga DKI Jakarta Bikin "Ngiler" Daerah Luar Jakarta

Infomenia.net - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memaparkan program di bidang pendidikan yang akan ia jalani jika kembali terpilih memimpin menjadi DKI 1. Tak hanya bersifat tunjangan, program pendidikan juga bersifat melatih dan memberdayakan warga.

Salah satunya yakni lewat rehabilitasi sekolah. Ahok menjelaskan sewaktu menjabat sebagai gubernur ia sengaja menunda rehabilitasi sekolah sebab kontraktor yang akan membangun sekolah tersebut masuk dalam kategori buruk.

"Ada 45 sekolah saya sengaja tunda enggak beresin. Lebih baik tunda satu tahun. Nanti kalau dikerjain, begitu terpilih tahun depan sekolah ambruk, saya juga yang kena. Lebih baik (menjaga) nama daripada jabatan," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Selain rehabilitasi sekolah, cagub nomor urut 2 itu mengatakan bakal mengajukan Pemprov DKI untuk melakukan PISA atau Programme for International Student Assessment yang merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun.

Studi tersebut dikelola oleh organisasi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang berkedudukan di Paris, Perancis.

"Shanghai dan Hong Kong pendidikannya maju dia minta ke PBB untuk tesnya ke PISA. Dia pilih PISA. Jakarta lagi ajukan harus ke PISA. Target kita 5 tahun ada di peringkat 30 besar dunia," ulasnya.

"Dari 65 negara, saat ini negara kita nomer 64. Juara 2 dari bawah. Enggak heran daya saing kita masalah. Kita di dunia global kalau pintar sendiri apa gunanya?" sambung mantan bupati Belitung Timur ini.

Program pendidikan selanjutnya yang dibahas oleh Ahok untuk dikerjakan jika terpilih menjabat sebagai gubernur periode 2017-2022 yakni mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

'Saya ada 7 SMK negeri kerja sama dengan Astra, Alfamart dan lain-lain juga industri, UMKM kita susun jadi BLUD. Orang yang rajin mau kerja masuk sini. Yang bagus masuk politeknik. Yang pintar dia kuliah ke swasra kita biayai asal belajar baik," jelas Ahok.

Terakhir, program Ahok-Djarot di bidang pendidikan yakni pendanaan melakui Karta Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang ingin menempuh pendidikan di pesantren dan bercita-cita menjadi pemuka agama.

"Ada yang mau jadi kiai, ustad yang mau jadi santri di pesantren bagus, bagi yang enggak mampu kami biayai. Kita harus seimbang. Ini negara pancasila bukan negara agama, sosialis atau kapitalis. Ini negara ketuhanan yang maha esa," ujar Ahok.detik.com

Read more

Anies Baswedan Yang Lobby Hamzah Haz,Ternyata Menantu dan Hamzah Haz Malah Dukung Ahok - Djarot

Infomenia.net -Dukungan kepada pasangan cagub-cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat terus mengalir di Rumah Lembang. Salah satunya datang dari menantu wakil presiden Hamzah Haz, Nita. Dengan terang-terangan ia menyampaikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 itu.

Saat bertemu Ahok di atas panggung, Nita juga menyampaikan bahwa mertuanya yakni Hamzah Haz mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura itu.

"Saya menantunya Hamzah Haz, Pak. Pak Hamzah Haz titip salam pak," ujar Nita di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

"Bapak (Hamzah Haz) enggak mau ikut-ikutan politik lagi. Tapi secara pribadi bapak dukung. Beliau minta agar pak Ahok bisa mempunyai lagi bersama pak Djarot," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nita mengatakan dukungan ia berikan kepada pasangan tersebut melihat kinerja serta pelaksanaan program untuk membangun Jakarta telah dilakukan dengan baik.

Nita berharap, jika Ahok-Djarot kembali terpilih untuk memimpin DKI program pembangunan dapat terlaksana dengan baik agar dapar sejajar dengan kota-kota di dunia.

"Kita berharap ke depan Jakarta bisa lebih baik lagi. Dan bisa sejajar dengan kota-kota lain di dunia," harap Nita.

Beberapa waktu lalu, Hamzah Haz sempat menerima kedatangan calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam pertemuan tersebut, Hamzah Haz memberi nasihat ke Anies meski tidak menyatakan dukungan. detik.com

Anies Baswedan Temui Hamzah Haz

Padatnya agenda kampanye rupanya tidak menjadikan Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lupa dengan para negarawan.Pria yang berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno dalam Pilkada DKI Jakarta itu berkunjung ke kediaman Hamzah Haz, mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kehadiran mantan Menteri Pendidikan Republik Indonesia itu disambut oleh Politikus PPP, Ahmad Yani di kediaman Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan XV Nomor 8 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu (16/11/2016) siang.

Yani-sapaan Ahmad Yani menyampaikan bila kedatangan Anies berupa silahturahmi untuk meminta dukungan ke beberapa tokoh PPP yang tidak termasuk dalam kepengurusan partai PPP, baik kubu Romahurmuziy maupun kubu Djan Farid.

"Sudah sepantasnya pasangan Anies-Sandi melakukan silaturrahmi. Kita tidak bisa melupakan salah satu tokoh PPP Hamzah Haz, mantan Ketua Umum PPP. Mungkin nanti akan roadshow juga ke lain-lain (tokoh PPP-red)," ungkapnya.

Walau diakui kehadiran Anies diterima Hamzah Haz dengan baik, diakuinya bila Hamzah Haz belum dapat memberikan sikap terhadap Anies. Akan tetapi, menurut Hamzah Haz maupun dirinya, Anies mendapatkan penilaian baik, terlebih Anies dinilai memiliki kompetensi serta pengalaman memimpin.

"Kami terbuka, karena memang program-program yang ditawarkan Anies betul-betul ingin menjadikan DKI ini berubah. Itu bagus," ungkapnya.

Ditemui terpisah, Anies pun belum terbuka mengenai kedatangannya menemui Hamzah Haz. Dirinya menyebutkan bila pertemuannya hanya sebatas diskusi mengenai kenegaraan.

"Tadi saya datang untuk silaturahmi dengan Hamza Haz. Beliau adalah negarawan, senior kita semua. Saya datang untuk meminta nasehat, jadi ini bukan soal dukung mendukung," ungkapnya.

Sepatutnya negarawan senior, Hamza Haz menurutnya layak dimintai nasehat, sebab banyak ilmu yang dapat dipetik dari pesan yang disampaikan oleh Hamza Haz kepada dirinya selama bertarung di ajang Pilkada DKI Jakarta ini.

"Kehadiran pak Hamza Haz di bangsa ini adalah sebuah berkah. Kita yang muda-muda mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil ilmu dan mengambil pengalaman dari beliau," ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, Hamzah Haz katanya berpesan kepada dirinya agar tidak terpaku dengan program kerja, tetapi pembangunan akhlak juga perlu dikedepankan. Bangsa Indonesia lanjutnya, harus dikembalikan kepada Pancasila dengan menjunjung Ketuhanan yang Maha Esa.

"Jadi tadi (pertemuan-red) lebih banyak tentang bangsa, tentang tantangan ke depan, malah kita tidak banyak diskusi soal pilkada. Tadi saya menghadap negarawan yang pengalamannya luar biasa," katanya.tribunnews.com

Read more

#Breaking News# Ketua Tim Pemenangan Cagub Agus Harimurti - Sylvi di Tangkap Kejari Maros Sulawesi Selatan

Infomenia.net - Ketua tim pemenangan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono - Sylvia Murni di Kebayoran Lama, Salahuddin Alam dibekuk oleh tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Senin (21/11/2016) malam.

Penangkapan Ketua LSM Yasindo tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Maros, Hari Surahman dibantu oleh Komandan Regu (Danru I) Satuan Sabhara Polres Maros, Aiptu Akbar.

Hari Surahman mengatakan, Selasa (22/11/2016) Salahuddin dibekuk setelah makan malam bersama Raja Gowa, Maddusila di sebuah rumah makan, bakso lapangan tembak Senayan, pukul 20.00 WIB.

"Kami baru tangkap setelah 12 tahun ditetapkan sebagai DPO. Dia melarikan diri setelah divonis 6 tahun penjara denda Rp 1, 6 miliar oleh majelis Hakim tahun 2004 lalu. Salahuddin ini menjadi salah satu ketua tim pemenangan Cagub DKI," ujarnya.

Salahuddin ditangkap saat sudah berpisah dengan Maddusila. Dia juga sudah membayar di kasir. Namun Salahuddin tidak menyadari jika sudah diintai sejak Jumat pekan lalu. Bahkan saat membayar di kasir, tim berada di belakangnya.

"Kami tangkap saat sudah melambaikan tangan ke Maddusila. Saat itu kami langsung menahannya dan mengatakan kami dari Intel Kejari dan Polres Maros. Dia tidak melakukan perlawanan. Kami ikuti terus sampai di rumah tim pemenangannya," ujarnya.

Intel mengintai Salahuddin sampai di rumah tim pemenangannya. Namun tim tidak mau menangkapnya, karena menakutkan diduga berkaitan dengan Pilkada. Hari lalu mencari tempat yang aman untuk dilakukan penangkapan.

Setelah dibekuk, tim Intel lalu berangkat ke Bandara Soekarno- Hatta Jakarta untuk berangkat ke Maros. Namun mereka baru berangkat saat pukul 11.00 WIB dan sampai sekitar 2.00 wita.

Saat tiba di Bandara Hasanuddin Makassar, Hari dan rombongan dijemput tim Kejari Maros lainnya. Tervonis langsung dinaikkan ke mobil lalu digiring ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Maros.tribunnews

Read more

Pahit...!!! Inilah Vonis Penjara Bagi Pimred Tabloid Obor Rakyat Yang Fitnah Presiden Jokowi

Infomenia.net -Lama tidak terdengar kasus terkait tabloid Obor Rakyat di PN Jakpus. Rupanya ketua majelis hakim Sinung Hermawan telah menjatuhkan vonis terhadap redaktur Obor Rakyat yakni Setiyardi Budiono (43) dan Darmawan Sepriyosa (44). Kedua terdakwa itu harus menelan pil pahit akibat perbuatannya terhadap Presiden Joko Widodo.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penutut Umum mengatakan Budiono dan Darmawan sepakat untuk menerbitkan tabloid yang isi materinya menyudutkan atau bahkan bernuansa fitnah kepada Presiden Jokowi yang kala itu masih menjadi calon presiden. Keduanya didakwa pasal 311 ayat 1 dan pasal 310 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Namun dalam pelaksanaannya jaksa Erwin Indraputra menuntut Budiono dan Darmawan dengan pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran nama baik. Keduanya pun terancaman hukuman setahun empat bulan. Atas dakwan itu, jaksa pun menuntut hukuman penjara 1 tahun. Lalu bagaimana dengan putusan hakim ?

"Mengadili para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan," ujar Hermawan dalam persidangan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Menurut majelis hakim, kedua terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Budiono dan Darmawan dianggap telah melanggar UU pidana pencemaran nama baik.

"Para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 310 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp," papar ketua majelis hakim.

Sebagaimana diketahui kedua terdakwa tidak dilakukan penahanan selama sidang. Lantaran ancaman hukuman keduanya di bawah lima tahun.

"Memerintahkan agar para terdakwa ditahan," pungkas Hermawan

Sebelumnya diberitakan sidang perdana kasus Obor Rakyat, dengan terdakwa Setiyardi Budiono (43) dan Darmawan Sepriyosa (44) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pada akhirnya ketok palu hakim menyeret kedua terdakwa ke balik jeruji hotel prodeo.detik.com

Read more

Yeess...!!! PBNU Tegaskan Larang Demo 2 Desember Bersama GNPF MUI dan FPI di Jakarta

Infomenia.net -Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas mengatakan, proses hukum terhadap Ahok sudah berjalan. Untuk itu, saat ini lebih baik masyarakat mengawal proses hukum tersebut daripada turun pada demonstrasi 2 Desember 2016 atau disebut 'Aksi 212' nanti. 

Demonstrasi 2 Desember 2016 nanti, merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 4 November 2016 lalu. Di mana, aksi tersebut menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera diproses hukum terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya.

"Terkait Ahok, sekarang proses hukum sudah berjalan, dan polisi mampu membuktikan dirinya bersikap dan bertindak profesional. Maka sudah sepatutnya seluruh masyarakat di Indonesia menghormati seluruh proses yang ada," kata Robikin saat berbincang dengan detikcom, Selasa (22/11/2016).

Robikin menjelaskan, masyarakat menginginkan agar proses hukum terhadap Ahok bisa berjalan adil, transparan, cepat dan tidak menghabiskan banyak biaya. Untuk mewujudkan itu, kata Robikin, masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawal proses hukum tersebut, tanpa harus ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

"Hal yang dilarang dalam negara hukum adalah menggunakan pengaruh baik berupa kekuasaan, kapital, maupun tekanan dari massa, misalnya secara tidak benar dalam proses penegakan hukum, karena itu bisa berdampak penegakan hukum tidak sebagaimana seharusnya. Ajakan kami adalah mari kita awasi bersama proses hukum yang ada, sehingga asas hukum penyelesaian perkara dengan sederhana, biaya ringan dan singkat bisa diwujudkan dan memberikan keadilan hukum sebagaimana didambakan oleh masyarakat Indonesia," jelas Robikin.

"Jadi, tidak perlu itu demonstrasi 2 Desember nanti. Mari kita awasi bersama proses hukum terhadap Ahok," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang juga merupakan salah satu Ketua PBNU mengimbau umat Islam untuk tidak ikut-ikutan melakukan aksi unjuk rasa pada 2 Desember nanti, terlebih dalam aksi itu ada ajakan untuk melakukan salat Jumat berjamaah di jalan. 

"Karena itulah, mudarat kegiatan tersebut akan lebih besar dibanding manfaatnya," kata Gus Ipul, Selasa (22/11).

Dia menilai, aksi tersebut rentan disalahartikan oleh publik. Gus Ipul menyarankan agar ummat Islam tidak lagi melakukan aksi tersebut. Terlebih kini proses hukum terhadap basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah berjalan.

"Orang akan sangat gampang menyalahpahami aksi tersebut. Sebab, antara kepentingan ibadah, politik, dan demonstrasi menjadi kabur. Apalagi, sepanjang saya ketahui, tidak pernah ada ajaran salat Jumat di jalan," ujar Gus Ipul.

"Serahkan dan hormati proses hukum. Jangan sampai tujuan aksi damai 4 November lalu menyimpang dari tujuan semula. Menyampaikan sesuatu kebenaran juga harus dengan cara yang benar dan indah," tambahnya.

Untuk diketahui, demonstrasi 2 Desember 2016 nanti merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa pada 4 November lalu. Aksi tersebut menuntut agar Ahok segera dilakukan proses hukum karena diduga telah melakukan penistaan agama.detik.com

Read more

Ini Penyebab Ahok Bermuka Masam Usai Diperiksa 8,5 Jam

Infomenia.net -Calon Gubernur DKI Petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlihat letih usai diperiksa 8,5 jam oleh penyidik sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016) sore.

Tak sepatah kata pun keluar dari mulut bapak tiga orang anak itu.

Keluar dari pintu Rupatama Mabes Polri, Ahok yang mengenakan batik berwarna cokelat itu tampak menggaruk kepala dan menyentuh kupingnya.

Kerutan wajah karena keletihan saat diperiksa sangat terlihat saat jumpa pers usai pemeriksaan Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama yang dilakukannya.

Ruhut Sitompul mengatakan, Ahok tidak akan memberikan statement apapun usai diperiksa karena Ahok sudah keletihan.

"Pak Ahok tidak akan memberikan keterangan karena sudah keletihan usai diperiksa 8,5 jam," kata Ruhut.

Sehingga, kuasa hukum Ahok, Sirra yang memberikan keterangan terkait pemeriksaan tadi.

Menurut Sirra Ahok dicecar lebih dari 20 pertanyaan oleh penyidik. Dimana, pertanyaan itu seperti saat menjadi saksi.

"Namun, ini penyempurnaan berkas. Kurang lebih sama seperti saat diperiksa sebelumnya. Ada 20 pertanyaan lebih yang ditanya pak Ahok," kata Sirra.

Saat keterangan pers itu, Ahok tampak berbincang dengan Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi.

Konferensi pers sendiri digelar sekitar 10 menit.

Setelah itu, Ahok pergi dengan sebuah mobil Toyota Kijang Innova berwarna silver.tribunnews.com

Read more

Demo 2 Desember, KH Ma'ruf Amin Ketua Umum MUI Pusat Bungkam Habib Rizieq dan Bachtiar Nasir

Infomenia.net -Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq bertemu. Usai pertemuan, MUI tegas melarang demonstrasi 2 Desember. Sedangkan Habib Rizieq no comment. 

Habib Rizieq dan koordinator aksi Bachtiar Nasir datang ke kantor MUI di Jl Proklamasi, Jakus, Selasa (22/11/2016) sekitar pukul 10.00 pagi. Usai pertemuan, Habib Rizieq bergegas keluar dan enggan memberikan komentar. Sedangkan Bachtiar menyebut pertemuan hanya berkoordinasi untuk demonstrasi 2 Desember mendatang.

Siang harinya, sekitar pukul 13.30 WIB, pengurus MUI angkat bicara. MUI mengimbau segenap masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa. MUI berpendapat demonstrasi lebih banyak mudaratnya. Bila masyarakat tetap ingin berdemo, MUI menyarankan agar aksi itu dilakukan tertib dan damai.

Dalam kesempatan itu, MUI menegaskan GNPF yang akan beraksi pada 2 Desember mendatang tidaklah masuk dalam struktur MUI. MUI melarang keras GNPF memakai atribut-atribut MUI dalam demonstrasi.


Berikut 4 kisahnya:

MUI mengeluarkan taushiyah kebangsaan terkait rencana aksi demo 25 November dan 2 Desember. Majelis mengimbau agar tidak ada demo lagi.

"MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Selasa (22/11/2016) sore.

Di samping itu, lanjut Sholah, ada cara lain yang dapat ditempuh. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi bisa memanfaatkan media massa.

"Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya, karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi," sambung Sholah.

Akan tetapi apabila dianggap sangat terpaksa untuk dilakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar demo dilakukan dengan sopan.

"Tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku," ujar Sholah. 

Apabila terpaksa ada aksi demonstrasi lagi, MUI meminta agendanya jangan menyimpang.

"Akan tetapi apabila dianggap sangat terpaksa untuk dilakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar demo dilakukan dengan sopan. Tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematahui peraturan yang berlaku," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016).

MUI, kata Sholah, mengingatkan kepada massa yang menggelar aksi untuk tetap fokus pada tema utama seperti pada demo 4 November 2016. Tema itu tak lain adalah terkait proses hukum Basuki T Purnama terkait dugaan penistaan agama.

"MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga Kebhinekaan dan keutuhan NKRI," kata Sholah.

Ke aparat kepolisian, MUI meminta polisi agar tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Pendekatan kekerasan harus dihindari.

"MUI mengimbau kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan," ujar Sholah.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelar aksi lanjutan pada 2 Desember. Dewan Pimpinan MUI mengimbau agar tidak dilakukan demo lagi. Kalaupun ada aksi, jangan menggunakan atribut MUI.

"Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI," ujar Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi dalam konferensi pers di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016).

Sholah juga memastikan GNPF MUI dengan MUI tidak memiliki hubungan struktural. Oleh karena itu MUI meminta kepada GNPF agar jangan menggunakan logo MUI.

"MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo MUI," ujar Sholah.

Apa yang disampaikan Sholah tersebut tertuang dalam taushiyah kebangsaan yang berisikan enam poin. Di poin-poin awal MUI menghimbau agar tidak ada demo lagi,

"MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi, seperti lobi, perundingan dan musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif," ujar Sholah.

Di samping itu, lanjut Sholah, ada cara lain yang dapat ditempuh. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi bisa memanfaatkan media massa.

"Bisa menyampaikan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena itu dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi," sambung Sholah

Pengurus Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI bertandang ke kantor MUI. Mereka hendak berkoordinasi mengenai aksi demo 2 Desember 2016.

Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq dan koordinator aksi Bachtiar Nasir datang ke kantor MUI di Jl Proklamasi, Jakpus, Selasa (22/11/2016) sekitar pukul 10.00 WIB pagi.

Rizieq meninggalkan kantor MUI terlebih dahulu. Ia sempat menjawab salam yang dilontarkan wartawan, namun orang-orang yang menemaninya menghalangi awak media mendekat. Habib Rizieq pun berlalu naik mobil SUV bernopol B 1 FPI.

Sementara itu, Bachtiar Nasir menyusul keluar tak lama kemudian.

"Hari ini cuma koordinasi saja dengan Majelis Ulama Indonesia, soal rencana tanggal 2 Desember suapa ada kesepahaman. Cuma itu saja," ujar Bachtiar usai pertemuan.detik.com

Read more

Ini 6 Sikap Resmi MUI Terkait Rencana Demo 2 Desember, Nomer 3 Bikin Habib Rizieq dan Bachtiar Nasir Marah

Infomenia.net -MUI mengambil sikap terkait rencana Gerakan Nasional Pengawal (GNPF) Fatwa MUI yang akan menggelar aksi pada 2 Desember mendatang. Berikut pernyataan sikap MUI yang tertuang dalam Taushiyah Kebangsaan.

Taushiyah Kebangsaan ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin disampaikan oleh Wasekjen MUI Sholahudin Wahid di kantor MUI, Selasa (22/11/2016).

1. MUI mengimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan musyawarah dengan para saluran lobi, eksekutif, pihak pengambil kebijakan, baik termasuk keamanan dan penegak hukum maupun legislatif serta aparat menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. 

2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI mengimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlaqul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 

3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI.

4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI. 

5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI. 

6. MUI mengimbau kepada pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya, hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis profesional, dan proporsional serta menghindari penggunaan kekerasan.⁠⁠⁠⁠

Demikian Taushiyah Kebangsaan MUI ini disampaikan semoga dapat dijadikan perhatian kita bersama.


Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia


Ketua Umum Sekretaris Jenderal




Ma'ruf Amin Anwar Abbas.detik.com

Read more

Final...!!!! PPP Kubu Dzan Faridz memenangkan Gugatan di PTUN , Agus- silvy Gagal Maju Pilgub

Infomenia.net -Dualisme PPP memasuki babak baru. Hal itu ditandai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz. Djan meminta SK Menkum HAM soal pengesahan kepengurusan kubu Romahurmuziy dibatalkan. Dengan demikian, Menkum HAM diminta mencabut SK tersebut. 

"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta nomor 97/G/2016/PTUN-JKT seperti dikutip detikcom, Selasa (22/11/2016). 

Materi yang digugat oleh PPP Djan adalah SK Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021. SK itu merupakan surat keputusan Menkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy sebagai Ketum.

Gugatan itu diajukan oleh Djan Faridz dengan Menkum HAM sebagai tergugat. Dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan SK Menkum HAM tersebut batal 

"Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021," demikian bunyi putusannya. 

Menkum HAM juga diwajibkan mencabut SK pengesahan kubu Romahurmuziy dan membayar biaya perkara. 

Dualisme PPP memang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Aksi saling gugat kemudian berujung pada terbitnya SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan yang dipimpin Romahurmuziy. Belakangan, Djan Faridz kembali menggugat dan kini mendapat kemenangan.

Syarat maju ke Pilgub DKI 2017, pasangan calon minimal mempunyai dukungan dari parpol sebanyak 22 kursi. Saat ini, Agus-Sylviana didukung 28 kursi, dengan sumbangan 10 kursi dari PPP. Bila 10 kursi itu dicabut, maka dukungan untuk Agus Sylviana hanya 18 kursi yang artinya tak memenuhi syarat minimal 22 kursi. Sementara PPP Djan Faridz telah melabukan dukungannya ke Ahok-Djarot. Bagaimana menurut anda?BT.com

Read more